PPP Jawa Barat: People Power Rugikan Masyarakat
Komisi I DPRD Jawa Barat (Jabar) mengimbau seluruh masyarakat Jabar tidak ikut aksi people power atau yang kini diubah menjadi gerakan kedaulatan rakyat di Jakarta.
Aksi ini akan dilakukan oleh kubu pasangan Prabowo-Sandiaga saat penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilihan Presiden 2019 pada 22 Mei 2019.
"Kami imbau kepada masyarakat Jabar janganlah ikut-ikutan people power atau kedaulatan rakyat. Ingat, apakah aksi ini banyak mudarat-nya (rugi) atau manfaatnya? Saya pikir aksi ini tidak ada manfaatnya, lebih baik jangan dilakukan," tutur anggota Komisi I DPRD Jabar dari PPP Yusuf Fuad, Senin 20 Mei 2019.
Menurut Yusuf, gerakan people power atau yang kini sudah diubah oleh Amien Rais menjadi gerakan kedaulatan rakyat merupakan gerakan inkonstitusional, yang tujuannya untuk menekan penyelenggara pemilu agar membatalkan hasil penetapan rekapitulasi suara pemilihan presiden.
Apalagi tujuan utamanya untuk mendiskualifikasikan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amien yang diprediksi memenangkan Pilpres 2019. Mengingat perolehan suaranya lebih unggul dibandingkan pasangan Prabowo-Sandiaga.
"Mau diganti kedaulatan rakyat atau tetap people power tetap saja tidak boleh karena kembali kepada tujuan awalnya menekan penyelenggara pemilu untuk mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf Amin. Itu sudah inkonstitusional. Lebih baik warga Jabar jangan ikut-ikutan, baiknya gunakan cara yang benar," tegas Yusuf.
Yusuf menyebut jika ada dugaan kecurangan sebaiknya dibawa ke Bawaslu.
"Gunakanlah corong (cara) yang benar sesuai aturan atau mekanisme yang ada. Jangan libatkan warga, khususnya warga Jabar. Saya percaya warga Jabar bervariasi sikapnya, ada yang memang setuju aksi ini ada yang tidak, tapi saya menyarankan lebih baik jangan ikut aksi ini," imbau dia.
Hal ini sebagaimana kesepakatan para alim ulama di Jabar dan tokoh-tokoh pemimpin di Jabar yang menentang aksi people power atau kedaulatan rakyat, karena hanya merugikan masyarakat sendiri.
"Seperti pertemuan kemarin dengan para tokoh pemimpin di Jabar, alim ulama di Jabar semuanya tidak menghendaki people poweratau apalah namanya yang ujungnya provokasi. Kami menentang keras," kata dia.
People power hanya akan merusak persatuan dan kesatuan yang selama ini sudah dijaga. Apalagi warga Jabar dikenal masyarakatnya beragam. Jangan karena aksi ini kondusifitas di Jabar menjadi rusak.
Aksi ini akan dilakukan oleh kubu pasangan Prabowo-Sandiaga saat penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilihan Presiden 2019 pada 22 Mei 2019.
"Kami imbau kepada masyarakat Jabar janganlah ikut-ikutan people power atau kedaulatan rakyat. Ingat, apakah aksi ini banyak mudarat-nya (rugi) atau manfaatnya? Saya pikir aksi ini tidak ada manfaatnya, lebih baik jangan dilakukan," tutur anggota Komisi I DPRD Jabar dari PPP Yusuf Fuad, Senin 20 Mei 2019.
Menurut Yusuf, gerakan people power atau yang kini sudah diubah oleh Amien Rais menjadi gerakan kedaulatan rakyat merupakan gerakan inkonstitusional, yang tujuannya untuk menekan penyelenggara pemilu agar membatalkan hasil penetapan rekapitulasi suara pemilihan presiden.
Apalagi tujuan utamanya untuk mendiskualifikasikan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amien yang diprediksi memenangkan Pilpres 2019. Mengingat perolehan suaranya lebih unggul dibandingkan pasangan Prabowo-Sandiaga.
"Mau diganti kedaulatan rakyat atau tetap people power tetap saja tidak boleh karena kembali kepada tujuan awalnya menekan penyelenggara pemilu untuk mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf Amin. Itu sudah inkonstitusional. Lebih baik warga Jabar jangan ikut-ikutan, baiknya gunakan cara yang benar," tegas Yusuf.
Yusuf menyebut jika ada dugaan kecurangan sebaiknya dibawa ke Bawaslu.
"Gunakanlah corong (cara) yang benar sesuai aturan atau mekanisme yang ada. Jangan libatkan warga, khususnya warga Jabar. Saya percaya warga Jabar bervariasi sikapnya, ada yang memang setuju aksi ini ada yang tidak, tapi saya menyarankan lebih baik jangan ikut aksi ini," imbau dia.
Hal ini sebagaimana kesepakatan para alim ulama di Jabar dan tokoh-tokoh pemimpin di Jabar yang menentang aksi people power atau kedaulatan rakyat, karena hanya merugikan masyarakat sendiri.
"Seperti pertemuan kemarin dengan para tokoh pemimpin di Jabar, alim ulama di Jabar semuanya tidak menghendaki people poweratau apalah namanya yang ujungnya provokasi. Kami menentang keras," kata dia.
People power hanya akan merusak persatuan dan kesatuan yang selama ini sudah dijaga. Apalagi warga Jabar dikenal masyarakatnya beragam. Jangan karena aksi ini kondusifitas di Jabar menjadi rusak.
No comments: