Dahnil Minta Maaf ke Mahathir soal Siti Aisyah, TKN Bicara Silent Diplomacy
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menilai tweet permintaan maaf koordinator jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, ke PM Malaysia Mahathir Mohamad sebagai hal lucu.
Dahnil meminta maaf kepada Mahathir karena menganggap pemerintah mengklaim melakukan lobi untuk membebaskan Siti Aisyah. Mahathir sebelumnya mengaku tidak tahu soal lobi-lobi dari pemerintah Indonesia. Dia menyebut Siti Aisyah dibebaskan sesuai dengan proses hukum.
Arsul heran Dahnil terkesan sering menanggapi berbagai berita terkait Jokowi-Ma'ruf. Sementara menurut Arsul, Dahnil tidak pernah bicara soal program konkret Prabowo-Sandiaga.
"Sebagai jubir, fungsi dia lebih sebagai responden atau penanggap terhadap hal-hal yang terkait atau bisa dikaitkan paslon 01. Coba apa dia pernah bicara soal agenda aksi atau program konkret paslon 02 kalau menang?" ujar politikus PPP itu.
"Misal, bagaimana program konkret Pak Prabowo yang di satu sisi akan menyejahterakan petani, di sisi lain akan menurunkan harga bahan pangan, dan di sisi satunya bilang tidak akan impor," lanjut Arsul.
Selain menyinggung soal janji tidak akan impor yang kerap dilontarkan Prabowo, Arsul menyebut-nyebut soal program OK OCE yang bakal diterapkan secara nasional. Padahal, kata Arsul, OK OCE tidak sukses di DKI Jakarta.
"Yang lain, misalnya, Sandi Uno bilang akan terapkan konsep OK OCE di seluruh Indonesia. Padahal di DKI saja tidak kelihatan success story-nya," tutur dia.
Kembali ke soal permintaan maaf Dahnil, Arsul menegaskan pemerintah tidak pernah menyatakan melobi Mahathir secara langsung terkait kasus dakwaan pembunuhan Siti Aisyah. Dia menyebut pemerintah melakukan silent diplomacy.
"Tidak ada statement Jokowi atau Menlu yang bilang bahwa pemerintah melobi langsung Mahathir. Yang saya tahu pemerintah menjalankan silent diplomacy, yakni melakukan pendekatan terhadap pihak yang berwenang di Malaysia sebagaimana biasanya kalau ada kasus-kasus hukum WNI di luar negeri. Ini memang bagian dari kewajiban pemerintah untuk melindungi warganya," jelas Arsul.
Selain itu, dia memaklumi pernyataan Mahathir yang mengaku tidak tahu soal lobi-lobi dari pemerintah Indonesia. Mengapa?
"Di sisi lain, Mahathir juga harus menyatakan seperti di atas, karena kalau dia mengakui bahwa dilobi pemerintah Indonesia maka kesan yang akan timbul adalah bahwa dia tunduk pada kemauan pemerintah Indonesia. Bagi negara berdaulat, kesan seperti ini tentu tidak bagus bagi rakyatnya," kata Arsul.
Dahnil meminta maaf kepada Mahathir karena menganggap pemerintah mengklaim melakukan lobi untuk membebaskan Siti Aisyah. Mahathir sebelumnya mengaku tidak tahu soal lobi-lobi dari pemerintah Indonesia. Dia menyebut Siti Aisyah dibebaskan sesuai dengan proses hukum.
Arsul heran Dahnil terkesan sering menanggapi berbagai berita terkait Jokowi-Ma'ruf. Sementara menurut Arsul, Dahnil tidak pernah bicara soal program konkret Prabowo-Sandiaga.
"Sebagai jubir, fungsi dia lebih sebagai responden atau penanggap terhadap hal-hal yang terkait atau bisa dikaitkan paslon 01. Coba apa dia pernah bicara soal agenda aksi atau program konkret paslon 02 kalau menang?" ujar politikus PPP itu.
"Misal, bagaimana program konkret Pak Prabowo yang di satu sisi akan menyejahterakan petani, di sisi lain akan menurunkan harga bahan pangan, dan di sisi satunya bilang tidak akan impor," lanjut Arsul.
Selain menyinggung soal janji tidak akan impor yang kerap dilontarkan Prabowo, Arsul menyebut-nyebut soal program OK OCE yang bakal diterapkan secara nasional. Padahal, kata Arsul, OK OCE tidak sukses di DKI Jakarta.
"Yang lain, misalnya, Sandi Uno bilang akan terapkan konsep OK OCE di seluruh Indonesia. Padahal di DKI saja tidak kelihatan success story-nya," tutur dia.
Kembali ke soal permintaan maaf Dahnil, Arsul menegaskan pemerintah tidak pernah menyatakan melobi Mahathir secara langsung terkait kasus dakwaan pembunuhan Siti Aisyah. Dia menyebut pemerintah melakukan silent diplomacy.
"Tidak ada statement Jokowi atau Menlu yang bilang bahwa pemerintah melobi langsung Mahathir. Yang saya tahu pemerintah menjalankan silent diplomacy, yakni melakukan pendekatan terhadap pihak yang berwenang di Malaysia sebagaimana biasanya kalau ada kasus-kasus hukum WNI di luar negeri. Ini memang bagian dari kewajiban pemerintah untuk melindungi warganya," jelas Arsul.
Selain itu, dia memaklumi pernyataan Mahathir yang mengaku tidak tahu soal lobi-lobi dari pemerintah Indonesia. Mengapa?
"Di sisi lain, Mahathir juga harus menyatakan seperti di atas, karena kalau dia mengakui bahwa dilobi pemerintah Indonesia maka kesan yang akan timbul adalah bahwa dia tunduk pada kemauan pemerintah Indonesia. Bagi negara berdaulat, kesan seperti ini tentu tidak bagus bagi rakyatnya," kata Arsul.
No comments: